Gaji Dianggap Minim, Kades dan Perangkatnya Minta Diperhatikan

Alial, Kades Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kapuas Hulu

BUNUT HULU, Uncak.com - Gaji Kepala Desa (Kades) dan perangkat Desa, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat masih jauh dari kata cukup. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka selama ini, terutama dalam mengelola Dana Desa (DD) yang jumlah nominalnya cukup besar.

"Kami dituntut untuk dapat mengelola DD dengan sebaik-baiknya, agar DD tersebut tepat sasaran dan masyarakat dapat sejahtera, serta pembangunan didesa dapat lebih maju. Itu semua sudah kami lakukan, namun sepertinya kesejahteraan kami yang tidak diperhatikan," ujar Alial, Kades Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ketika ditemui di kantornya, Sabtu (12/8/17).

Dikatakan Alial, apalagi kedepannya, yakni pada tahun 2018 mendatang, DD ini akan dinaikkan lagi nominalnya oleh Pemerintah. "Jadi dengan naiknya DD ini, apakah gaji Kades dan perangkatnya juga ikut naik, sementara tanggung jawab pihak penyelenggara desa, yang terdiri dari Kades dan perangkatnya semakin besar," ungkapnya.

Menurut Alial, bahwa selama ini dirinya selaku Kades telah menjalankan tugas dengan cukup amanah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk Pelaksanaan (juklak) yang ada, namun ia merasa bahwa Pemerintah belum berpihak sepenuhnya kepada mereka, terutama dalam hal kesejahteraan.

"Saya minta kepada pemerintah, agar juga berpihak kepada kami selaku pihak penyelenggara di desa, sebab selama ini kami sangat banyak mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan masyarakat, serta kemajuan pembangunan di desa," pintanya.

Alial berharap kepada pemerintah, baik pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten agar mengkaji ulang gaji Kades, khususnya Kades di Kabupaten Kapuas Hulu yang mungkin gajinya sudah ditetapkan oleh pemerintah, supaya dapat dinaikkan. "Tidak ada tujuan lain, tapi kami juga ingin sejahtera seperti Kades-Kades di daerah lain," harapnya.

Sementara itu, ketua Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Riam Piyang, Musda Satriadi menyatakan, bahwa dalam mengelola DD yang cukup besar ini, pihaknya dalam hal ini sebagai salah satu bagian dari pengawasan anggaran telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta juga sesuai dengan dasar hukum yang ada, namun ia sedikit mengeluhkan bahwa selama ini tidak ada pelatihan khusus yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah.

"Sebenarnya kami juga ingin diberikan pelatihan khusus oleh pemerintah, terutama bagi BPD yang baru, agar kami benar-benar paham dan mengerti terhadap tupoksi kami sebagai BPD, sebab kami juga tidak mau disalahkan suatu saat apabila tidak maksimal dalam mengawasi DD karena ketidaktahuan akan tugas kami," terang Musda.

Terkait gaji Kades dan perangkatnya, Musda mengatakan, bahwa selama ini memang Kades dan perangkatnya sangat mengeluhkan honor yang diterima, karena dianggap terlalu kecil, sementara mereka sering mengikuti kegiatan diluar, baik di Kecamatan maupun di Kabupaten, bahkan di desa-desa lain yang jarak tempuhnya cukup jauh.

"Jika dihitung-hitung, menurut mereka, mereka itu tekor, sementara yang kita takutkan, dengan kecilnya gaji mereka ini, takutnya nanti DD yang jumlahnya sangat besar ini disalah gunakan penggunaannya oleh oknum-oknum Kades yang serakah, salah satunya untuk memperkaya diri sendiri. Maka dari itu, pemerintah diharapkan untuk dapat mensejahterakan Kades dan perangkatnya," pungkasnya. [Noto]