Bahas RAPBD 2019, Pemkab Prioritaskan 3 Pokok Penting

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, saat diwawancarai wartawan usai rapat.

KAPUAS HULU, Uncak.com - DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menggelar rapat paripurna masa persidangan ke-III (tiga) tahun sidang 2018 dengan agenda pembahasan Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019, bertempat di ruang sidang DPRD setempat, Senin (19/11/2018).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rajuliansyah, S.Pd, didampingi Wakil Ketua dan beberapa anggota.

Hadir dalam rapat itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero, Waka Polres Kapuas Hulu, Dandim 1206/Psb, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Suasana saat rapat paripurna.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero menyampaikan nota pengantar Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir tentang poin-poin yang dianggap penting, yang diusulkan dalam rapat itu.

Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengusulkan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2019, yakni sebesar Rp 1,7 triliun lebih.

Antonius menyatakan, ada tiga bidang pokok utama yang paling penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat, yakni bidang pertanian, perikanan dan pariwisata.

"Tiga pokok utama tersebut, sudah diarahkan ke masing-masing dinas. Semua usulan itu sudah terprogram dengan matang, bukan sesuai selera, tetapi sesuai kebutuhan," ujarnya kepada wartawan usai rapat.

Disinggung soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anton memaparkan, untuk sumber PAD Kapuas Hulu masih rendah.

"Jumlah Rp 1,7 triliun lebih itu merupakan total dari semua APBD. Baik dari PAD, dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK),  maupun dana dari pendapatan asli lainnya. Kalau untuk PAD, saya kira PAD Kapuas Hulu masih cukup rendah," paparnya.

Ditanya apakah ada pemangkasan anggaran pada dinas-dinas yang dinilai tidak mengalami perkembangan, Antonius menegaskan, pemangkasan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan, bukan untuk bagi-bagi duit, tetapi skala prioritas.

"Untuk dinas yang lain, diharapkan tetap melaksanakan tugas sesuai tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Jadi, terkait pendanaannya, kita sesuaikan dengan kebutuhan," tegas Anton.

Terkait Dinas mana yang menjadi sorotan, Anton menjawab, secara umum akan terus dibina.

"Tidak ada yang kita nilai  prioritas. Tapi secara umum akan kita bina. Jika dikatakan ada yang kurang, kita akan tingkatkan bersama-sama. Namun saya kira Kapuas Hulu sudah cukup baik, terbukti dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK," katanya.

Lebih lanjut Anton mengatakan, penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini sudah masuk dalam level tiga terbaik.

Terkait serapan anggaran 2018, Anton menjelaskan bahwa belum diputuskan karena tahun anggaran belum selesai, namun sampai akhir bulan Oktober 2018, serapan sudah di atas 80 persen.

"Saya kira sudah cukup tinggi. Terakhir nanti akan kita lihat, mana yang sifatnya tidak mampu diserap dan apa masalahnya, apakah nantinya akan dilakukan kembali penganggarannya tahun depan atau memang tidak dilaksanakan, sebab perlu dievaluasi terlebih dahulu," ungkapnya.

Untuk tahun 2019 lanjut Anton, tidak ada istilah pemangkasan, tapi program prioritas. Dimana yang menjadi sorotan dalam nota pengantar Bupati adalah salah satunya harus memperhatikan pendanaan, khususnya dana dari perjalanan dinas.

"Jika perjalanan dinas itu efektif, maka silahkan lanjutkan. Namun jika tidak efektif, kita harus berani katakan bahwa itu tidak perlu dilanjutkan. Jadi, dananya harus dipangkas," pungkasnya.[Noto]