Gaji 203 PNS di Kapuas Hulu Sudah Dianggarkan

Rajuliansyah, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

KAPUAS HULU, Uncak.com - Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rajuliansyah, S.Pd, menyatakan, gaji 203 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditargetkan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada pembukaan formasi dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 ini sudah dianggarkan.

Hal itu dikatakan Rajuliansah kepada wartawan, usai memimpin sidang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu masa persidangan ke-III (tiga) Tahun Sidang 2018 dengan agenda pembahasan Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019, di ruang DPRD setempat, Senin (19/11/2018).

"Meskipun formasi dalam tes CPNS tersebut tidak mencapai kuota yang telah ditargetkan oleh pemda Kabupaten Kapuas Hulu, yakni yang lulus hanya 34 orang saja, namun kami sudah mempersiapkan gaji untuk 203 PNS sesuai yang ditargetkan tersebut. Untuk itu kami tetap menganggarkan gajinya," kata Rajuliansyah.

Dijelaskan Rajuli, jika nantinya kuota 203 PNS tersebut masih tidak terpenuhi juga, maka anggaran yang telah disiapkan itu bisa disimpan untuk perubahan.

"Ini sudah menjadi keputusan. Walaupun dananya nanti bukan untuk gaji PNS yang 203 orang itu, tapi bisa disimpan untuk anggaran perubahan," jelasnya.

Menurut Rajuli, anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui rapat tersebut, akan dibahas kembali, sebab dia belum memporsikan kebutuhan dari dinas-dinas dikarenakan usulan-usulan dari dinas-dinas belum disampaikan. Oleh sebab itu, Rajuli berharap pada tahap-tahap yang akan dilalui berikutnya dapat terlihat kebutuhannya.

"Dari sekian banyaknya usulan itu, nantinya akan kita bahas lagi melalui mekanisme pembahasan. Kami juga belum tahu bahwa dari sekian banyaknya usulan itu, yang mana yang benar-benar merujuk pada program prioritas Bupati seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati dalam nota pengantar dalam rapat tadi," tuturnya.

Lebih lanjut Rajuli mengatakan, jika dari segi hitungan nominal, APBD tahun 2018 naik dibanding tahun sebelumnya.

"Kenaikan APBD tersebut hanya hitungan nominalnya saja. Namun karena adanya program dari pemerintah pusat untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kapuas Hulu, dan mewajibkan untuk memberikan gaji kepada 203 PNS. Jadi, apabila dikalkulasikan, maka jumlah APBD tahun ini justru menurun," ungkapnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, menyatakan, ada tiga bidang pokok utama yang paling penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat, yakni bidang pertanian, perikanan dan pariwisata.

"Tiga pokok utama tersebut, sudah diarahkan ke masing-masing dinas. Semua usulan itu sudah terprogram dengan matang, bukan sesuai selera, tetapi sesuai kebutuhan," ujarnya.

Disinggung soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anton memaparkan, untuk sumber PAD Kapuas Hulu masih rendah.

"Jumlah Rp 1,7 triliun lebih itu merupakan total dari semua APBD. Baik dari PAD, dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK),  maupun dana dari pendapatan asli lainnya. Kalau untuk PAD, saya kira PAD Kapuas Hulu masih cukup rendah," paparnya.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD,  didampingi Wakil Ketua dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dihadiri Waka Polres Kapuas Hulu, Dandim 1206/Putussibau, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
[Noto]