Sebut Warganya Sebar Berita Bohong ke Media, Kades Menarin Dibantah Warga

Puluhan warga Desa Menarin, saat mendatangi kediaman wartawan uncak.com, di Desa Nanga Mentebah.

KAPUAS HULU, Uncak.com - Permasalahan kebutuhan dasar warga masyarakat yaitu air bersih di Desa Menarin, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, tak kunjung tuntas.

Pasalnya sejak tahun 2017 lalu setelah pengelolaannya diserahterimakan oleh pihak PDAM Kapuas Hulu kepada pemerintah Desa Menarin, warga justru semakin kesulitan mendapatkan air bersih.

Padahal, sebagaimana diketahui, jaringan air bersih tersebut telah dilakukan pengrehaban oleh pihak desa Menarin dengan menggunakan anggaran dana desa (DD) Tahun 2017 yang nilainya tidak sedikit, yakni sebesar Rp 530 juta lebih.

Alih-alih pengrehaban tersebut membuahkan hasil yang baik, tapi malah sebaliknya. Dimana, ketika masih dikelola oleh pihak PDAM, air mengalir lancar dan deras hingga ke rumah-rumah warga. Namun setelah dikelola oleh pihak Desa Menarin,  kondisinya berubah menjadi buruk, bahkan sejumlah warga mengaku tidak menikmati air bersih tersebut, sehingga warga menjadi menderita dalam waktu yang cukup lama.

Terkait hal tersebut, untuk ke-dua kalinya warga Desa Menarin menyampaikan keluhan mereka melalui media ini. Dan untuk ke-dua kalinya pula Kepala Desa (Kades) Menarin, Amran membantah keluhan warganya mengenai sulitnya warga mendapatkan jaringan air bersih tersebut.

Bahkan Kades pernah menyebut bahwa keluhan sejumlah warganya melalui media tersebut adalah merupakan pernyataan bohong yang disematkan kepada dirinya selaku kepala pemerintah desa.

Atas dasar itulah, warga akhirnya menjawab pernyataan Kades yang menyebutkan bahwa mereka telah menyebarkan kabar (berita) bohong.

Penyerahan berkas yang berisi bantahan tertulis dari warga Desa Menarin kepada wartawan uncak.com.

Mewakili puluhan warga Desa Menarin, yang terdiri dari RT 01, 02, 03, 05, dan 06, ketika mendatangi kediaman wartawan media ini, Supardi mengatakan, justru pernyataan Kades tersebutlah yang sarat kebohongan.

Dimana kata Supardi, apa yang warga sampaikan melalui media tersebut adalah fakta yang benar-benar terjadi, bukan mengada-ada atau bohong. Karena hal itu merupakan kenyataan yang dialami oleh sejumlah warga masyarakat Desa Menarin.

"Dulu, ketika masih dikelola oleh pihak PDAM Kapuas Hulu, air mengalir hingga ke Desa Nanga Mentebah. Terutama sampai ke RT 06 dan 07 Dusun Mentebah Kiri (Pengkadan dan Lambuk). Sehingga kami tidak pernah kesulitan air," kata Supardi, Sabtu (4/5/2019) malam.

Supardi beserta warga Desa Menarin lainnya sangat mengherankan atas pengrehaban yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa Menarin tersebut. Dimana seharusnya pembangunan berdampak ke arah yang lebih baik. Tapi pembangunan tersebut malah berdampak semakin buruk terhadap warga.

"Aneh, membangun tapi semakin berdampak buruk terhadap masyarakat. Mirisnya lagi, sebagian masyarakat desa Menarin bahkan menggunakan air bersih hasil pembangunan dari desa lain, yaitu dari Desa Tekalong," terang Supardi.

Warga juga membantah dengan tegas pernyataan Kades Menarin yang mengatakan bahwa sebelumnya sebanyak 78 Kepala Keluarga (KK) menggunakan air bersih ketika masih dikelola pihak PDAM Kapuas Hulu. Tapi setelah dikelola oleh pihak pemerintah desa Menarin, penggunanya menjadi bertambah sekitar 200 KK.

"Sewaktu masih dikelola oleh pihak PDAM Kapuas Hulu, justru pengguna air bersih lebih banyak. Mungkin lebih dari 200 KK yang menikmatinya, karena air tersebut mengalir dari Desa Menarin sampai ke Desa Mentebah khususnya RT 06 dan 07," ungkap Supardi.

Sementara terkait pernyataan Kades Menarin ke media ini sebelumnya yang mengatakan bahwa air sudah atau tetap mengalir ke RT 01, Desa Menarin paling ujung, warga membenarkan. Namun, meskipun di RT 01 mengalir, tapi ada pula warga lainnya yang menjadi korban, yaitu warga RT 05, Desa Menarin. Dimana di RT 05, air menjadi tidak mengalir.

"Setelah kami (warga RT 01) protes melalui media ini (uncak.com) waktu itu, berselang beberapa hari, air kemudian mengalir di RT 01. Namun mengalirnya hanya sampai di tanah saja (tidak mampu naik ke rumah). Tapi RT 05 yang jadi korbannya, karena justru di RT 05  yang menjadi tidak mengalir," papar Supardi.

Selain itu, kedatangan mereka tersebut juga untuk membantah pernyataan Kades yang dilontarkan ke media ini sebelumnya, yaitu terkait unsur politik. Dimana Kades mengatakan bahwa warganya yang mengeluh tersebut adalah merupakan lawan politiknya dahulu ketika dalam masa pencalonan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) lalu.

"Kami adalah warga masyarakat biasa yang menjadi korban atas pembangunan jaringan air bersih yang menggunakan anggaran dana desa tahun 2017 sebesar Rp 500 juta lebih itu, yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan desa. Maka sangat aneh jika kami disebut lawan politiknya Kades. Kalau pun kami menyampaikan keluhan, itu merupakan hak kami sebagai masyarakat," pungkas Supardi.

Sementara hingga berita ini diturunkan, pukul 10.10 WIB, Kades yang bersangkutan sudah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait hal tersebut, namun belum memberikan tanggapan.

[Noto]