Berhasil Kelola Keuangan dengan Baik, Menkeu RI Beri Penghargaan ke Pemkab Kapuas Hulu

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir (kiri) dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero (kanan), saat memperlihatkan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.

KAPUAS HULU, Uncak.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas pengelolaan keuangan tahun 2019 lalu. 

Atas keberhasilan tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati, memberikan penghargaan kepada Pemda Kapuas Hulu.

Penghargaan dari Menkeu RI itu, diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi, kepada Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (9/11/2020) kemarin.

Penyerahan penghargaan WTP tersebut, disaksikan oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajali, para Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kapuas Hulu.

Hadir pula perwakilan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, mengatakan, opini WTP merupakan gengsi bagi Pemerintah di daerah.

Dimana, lanjut Nasir, WTP diberikan kepada Pemerintah yang berhasil mengelola keuangan dengan baik.

"Opini WTP yang diraih ini merupakan kerja keras bersama jajaran Pemda Kapuas Hulu. Saya berharap, prestasi di akhir masa jabatan ini dapat dilanjutkan oleh Bupati yang baru nantinya," ujar Nasir, yang masa jabatannya bersama Wakil Bupati Antonius L. Ain Pamero, akan berakhir pada 17 Februari 2021 mendatang.

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengapresiasi Menkeu RI dan jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat, atas penghargaan yang diberikan tersebut.

Selain itu, Bupati juga turut mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, yang senantiasa memberi bimbingan dalam pengelolaan keuangan. 

"Selama menjabat pada periode kedua ini, kami bekerja keras dalam membenahi aset, bahkan kami meminta bantuan BPK. Oleh sebab itu, kami berterimakasih atas dukungannya," ucap Nasir.

Tidak lupa, Nasir juga mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bekerja keras dan tertib dalam pengelolaan keuangan, tidak terkecuali Wakil Bupati, Antonius L Ain Pamero, yang dinilainya konsern dalam melakukan perbaikan secara internal pada Pemda Kapuas Hulu.

"Ini merupakan kerja keras kita bersama dan semoga menjadi motivasi agar lebih baik lagi kedepannya," harapnya.

Adapun untuk potensi daerah, seperti Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Kapuas Hulu yakni terkait kewenangan untuk mengelola SDA, Nasir menjelaskan bahwa daerah sudah hampir tidak ada kewenangan lagi karena semuanya telah diambil alih oleh Kementerian terkait.

"Jadi, kedepannya agar bisa lebih diperhatikan lagi untuk kemajuan perekonomian di Kapuas Hulu ini," terang Bupati Nasir.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi menegaskan, dalam meningkatkan perbaikan di berbagai sektor, perlu kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak, dimana betapa pentingnya melakukan langkah strategis, untuk peningkatan Kapuas Hulu.

Tak hanya itu, Dia juga menyinggung tentang penyaluaran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dimana kedepannya harus lebih diperhatikan lagi agar penyaluran BLT pada tahun 2021 mendatang tidak terganggu.

"Terkait belanja dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus digenjot lagi agar daya perekonomian Kapuas Hulu lebih baik lagi kedepannya," tegas Edih Mulyadi. [Noto]