Cornelis: Tahun 2021 Momentum Tepat untuk Koreksi dan Introspeksi Diri

Anggota Komisi II DPR-RI, Drs. Cornelis, M.H.

KAPUAS HULU, Uncak.com - Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Karena, pada tahun 2020 merupakan tahun yang dimana terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengancam jutaan jiwa penduduk dunia, tak terkecuali Indonesia sehingga menimbulkan efek domino terhadap perekonomian dan kehidupan sosial.

Dengan telah berakhirnya tahun 2020 tersebut, Anggota Komisi II DPR-RI, Drs. Cornelis, MH, menyatakan, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 sangat luar biasa dampaknya terhadap kehidupan khususnya terkait bencana non alam yakni Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

"Kita telah meninggalkan tahun 2020. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 sungguh sangat luar biasa efek negatifnya terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. Namun, kita mesti bersyukur karena masih bisa hidup sampai saat ini," ujar Cornelis, menghubungi media ini, Jumat (1/1/2021).

Cornelis mengatakan, dalam rangka menghadapi tahun 2021, yang masih dalam situasi Pandemi Covid-19, adalah merupakan momentum yang tepat untuk mengkoreksi dan introspeksi diri, untuk tidak menentang atau menolak protokol kesehatan, dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Tahun 2021 ini, diharapkan kepada kita semua untuk dijadikan momentum agar lebih disiplin dan tertib untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 terutama disiplin dalam menerapkan 4M yakni menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, mengatur jarak dan menghindari kerumunan," harapnya.

Terkait upaya pemerintah untuk memvaksin warga masyarakat, Cornelis, yang juga merupakan Anggota Banggar DPR-RI dan Tim Pengawas DPR-RI Bidang Pengawas Perbatasan Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) 1 itu mengimbau kepada masyarakat, agar mengikuti upaya pemerintah tersebut.

"Pemberian vaksin dari pemerintah Republik Indonesia untuk warga masyarakatnya tersebut, merupakan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Karena apabila Pandemi Covid-19 ini berakhir, maka ekonomi akan pulih kembali. Namun sebaliknya, jika Pandemi Covid-19 ini belum atau tidak bisa diatasi, maka dikhawatirkan ekonomi kita akan semakin terpuruk sehingga bisa saja terjadi bencana kelaparan," tuturnya.

Menurut Cornelis, upaya vaksinasi tersebut merupakan upaya terbaik dari pemerintah terhadap warganya.

"Tidak mungkin pemerintah membunuh rakyatnya sendiri. Sebab, nyawa manusia itu lebih penting dari segala-galanya. Dimana negara lebih mementingkan keselamatan warganya," ungkap Cornelis.

Cornelis mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan masyarakat, serta stakeholder lainnya, agar bersama-sama dengan pemerintah bergotong royong untuk mengatasi permasalahan Pandemi Covid-19 tersebut.

"Stop saling menyalahkan. Mari dukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini agar dapat bekerja secara optimal," tegas Cornelis.

Adapun terkait Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 lalu, Cornelis mengapresiasi semua pihak, baik penyelenggara maupun masyarakat serta stakeholder lainnya karena Pilkada serentak tersebut tidak menimbulkan kluster baru Covid-19.

"Saya mengapresiasi perhelatan Pilkada serentak lalu, dimana meskipun diselenggarakan dalam kondisi bencana non alam yakni Pandemi Covid-19, namun tidak menimbulkan kluster baru yaitu kluster Pilkada khususnya di Provinsi Kalimantan Barat karena semuanya, baik penyelenggara, peserta maupun pemilih, mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pilkada di masa Pandemi, yang diawasi secara ketat oleh TNI-Polri dan Bawaslu," ucap Cornelis.

Pada kesempatan tersebut, Cornelis juga berpesan kepada masyarakat, untuk tidak takut berlebihan maupun terlalu berani terhadap situasi Pandemi Covid-19 yang masih melanda hingga saat ini.

"Kuncinya jangan sampai lengah. Oleh karena itu, kita harus tetap disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah," pungkas Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), yang juga mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode itu. [Noto]