Kapuas Hulu Kembali Raih Opini WTP, Namun Masih Terdapat Temuan
 |
| Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, saat menerima dokumen LHP dari Kepala BPK-RI Perwakilan Kalbar. |
Pada kesempatan itu, Kepala BPK-RI Perwakilan Kalbar, Rahmadi, mengucapkan terimakasih atas kerjasama dari seluruh Kabupaten yang ada di Kalbar sehingga pelaksanaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat berjalan lancar.
"Saya minta Kepala Daerah menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel," pinta Rahmadi.
Rahmadi berharap kepada Pemerintah Daerah, agar lebih komprehensif dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta dapat memperhatikan dengan serius rekomendasi BPK terhadap LHP masing-masing Kabupaten.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, SH, yang menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat tersebut, mendapat kesempatan mewakili Kepala Daerah yang hadir, untuk memberikan sambutan terkait penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI Perwakilan Kalbar, bertempat di Aula BPK-RI Perwakilan Kalbar, di Pontianak, Jumat (7/5/2021).
Dalam sambutannya, Fransiskus Diaan mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Kalbar, atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan.
“Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada BPK-RI Perwakilan Kalbar, atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan, namun dikarenakan kelemahan dan kekurangan kami dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus diselesaikan,” ucap Sis, sapaan karib Fransiskus Diaan.
Terhadap rekomendasi dan masih terdapatnya temuan-temuan dalam LHP tersebut, Bupati menyatakan telah membuat rencana tindak lanjut agar semua rekomendasi dan temuan tersebut dapat diproses dengan baik.
“Dalam rangka menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, kami telah menyusun rencana aksi (action plan) yang dalam implementasinya kami mohon bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat,” tegas Bupati.
Adapun kegiatan tersebut, diisi dengan penandatangan Berita Acara oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Bupati/Wakil Bupati masing-masing Kabupaten dan Ketua/Wakil Ketua DPRD masing-masing Kabupaten.
Selanjutnya, penyerahaan dokumen LHP masing-masing Kabupaten kepada Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD masing-masing Kabupaten.
Dalam acara tersebut, selain dihadiri oleh Bupati Kapuas Hulu, hadir pula Bupati Melawi, Bupati Sekadau, Wakil Bupati Sintang, Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Melawi, Sekadau dan Ketapang serta didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Inspektur masing-masing Kabupaten.
Khusus untuk DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dihadiri oleh Ketua Komisi C Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu Yanto, S.P. [Hms/Noto]
About ArtikelPublik
Tidak ada komentar