Disahkan Menjadi Perda, Sis Apresiasi Masukan Fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, saat menyampaikan Raperda tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Kapuas Hulu.

KAPUAS HULU, Uncak.com - Setelah melalui sidang Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2020, akhirnya DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyetujui Raperda menjadi Perda, pada Selasa (6/7/2021).

Namun, dari seluruh fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya terkait Perda yang sudah disetujui bersama, agar dijalankan secara maksimal diberbagai sektor yang termuat dalam Perda tersebut, terutama disektor kesehatan dan pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengucap syukur Raperda Pertanggungjawaban APBD Kapuas Hulu 2020 disahkan menjadi Perda. Bupati Sis sapaan akrab Fransiskus Diaan pun mengapresiasi masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu.

“Saya tegaskan agar instansi terkait lebih memperhatikan insentif tenaga kesehatan,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini pun menginstruksikan agar OPD lebih memperhatikan program yang memaksimalkan serapan anggaran. Sikapi segera temuan BPK terkait pajak deposito dan selisih deposito.

“Ada temuan lemahnya sistem pengendalian internal, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), lalu denda keterlambatan pekerjaan serta sisa Bantuan Oprasional Sekolah daerah,” kata Bupati.

Politisi PDI Perjuangan ini pun menegaskan agar BOS dilakukan pengawasan, agar programnya tepat sasaran. Anggaran belanja daerah untuk Covid-19 pun ditekankan Sis juga harus efektif, efisien dan transparan.

“Kepada OPD teknis terkait beras dan kebutuhan pokok, pastikan terpenuhi dengan baik di Kapuas Hulu,” pesannya.

Sementara terkait penyertaan modal Bank Kalbar, kata Sis, harus direalisasikan untuk mengoptimalkan PAD daerah dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan mengkaji posisi ruang terbuka hijau yang diusulkan DPRD.

“Kita bersama-sama menyukseskan program Kapuas Hulu HEBAT. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan bisa pertahankan WTP dari BPK Kalbar,” tutupnya.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi didampingi unsur pimpinan lainnya dan dihadiri Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, para Anggota DPRD Kapuas Hulu, Forkopimda, Sekda Kapuas Hulu, Mohd Zaini, Plt Sekwan Bambang, Kepala OPD dan pihak terkait lainnya. (Amr)