Kurang Transparan Dalam Penggunaan DD, Puluhan Kades di Kapuas Hulu Sudah Diperiksa

Yusuf Basuki, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kapuas Hulu.

KAPUAS HULU, Uncak.com - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kapuas Hulu, Yusuf Basuki menyebutkan sepanjang tahun 2020 hingga 2021 ini sudah ada sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penggunaan Dana Desa. 

"Ada 10 Kepala Desa yang sudah diperiksa oleh APH terkait penggunaan Dana Desa ini," kata Basuki, Jum'at  (13/8/2021).

Yusuf menyampaikan terkait pengawasan Dana Desa untuk tahun 2020 hingga 2021 ini penggunaanya sudah cukup baik, meskipun ada temuan-temuan dari Inspektorat maupun APH. 

"Tapi temuan-temuan itu bukan berarti adanya kerugian negera atau korupsi, tetapi ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa," ujarnya. 

Yusuf menjelaskan, kesalahan administrasi oleh Kepala Desa karena faktor kurangnya SDM, sehingga untuk mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kemampuan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa ini pihaknya mengadakan Bimbingan Teknis.

"Kesalahan administrasi yang dilakukan Kepala Desa ini terkadang tidak sesuai dengan bidangnya. Misalnya dana untuk bidang pemberdayaan, namun masuk dalam bidang pembangunan," jelasnya. 

Untuk penyerapan Dana Desa di Kapuas Hulu sendiri kata Yusuf, sejauh ini untuk tahap satu sudah mencapai 75 persen. "Kita akan ikut mengawasi penyaluran maupun penggunaan dana desa di Kapuas Hulu ini," jelasnya. 

Sementara itu Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat sangat mengharapkan dalam forum ini agar permasalah yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam penggunaan DD ini dapat dibuka habis-habisan di kegiatan ini. 

"Jangan sampai kedepan ada permasalahan lagi dalam penggunaan dana desa. Dalam forum inikan ada dari kepolisian dan kejaksaan, sampaikan apa yang menjadi masalah dari Kepala Desa," katanya. 

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, masalah SDM di desa menjadi salah satu faktor lemahnya penggunaan dana desa sehingga diharapkan dalam kegiatan Bimtek pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kapasitas kemampuan dari Kepala.Desa maupun aparaturnya dalam mengelola dana desa kedepan. 

"Jika saya lihat pengelolaan dana desa sudah cukup baik. Tapi memang ada beberapa desa yang dipanggil karena dianggap tidak ada keterbukaan dalam menggunakan dana desa ini. Intinya Kepala Desa itu transparan saja," tutupnya. (Amr)