Wabup Sampaikan Tanggapan Usulan 3 Raperda Eksekutif Kapuas Hulu

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, saat menyampaikan tanggapan terhadap 3 Raperda Eksekutif Kapuas Hulu, di aula gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu (4/8/2021).

KAPUAS HULU, Uncak.com - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat menyampaikan tanggapan Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu, dalam sidang paripurna di DPRD Kapuas Hulu, Rabu (4/8/2021). Sidang paripurna ini masih terkait pembahasan tiga raperda usulan pihak Eksekutif Kapuas Hulu.

Dalam sidang paripurna sebelumnya, dewan dominan menyoroti tentang dividen (pendapatan daerah) dari penyertaan modal terhadap PT. Bank Kalbar yang direncanakan sejumlah Rp 45 Miliar selama kurun waktu 2021-2025. Kemudian terkait pertimbangan beban kerja serta acuan regulasi terkait Raperda tentang perubahan nomenklatur perangkat daerah, serta fokus capaian dari Raperda RPJMD Kapuas Hulu 2021-2026.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat mengatakan terkait dengan dividen yang didapat dari penyertaan modal pada bank Kalbar ada proyeksinya setiap tahun. Sampai tahun 2020, sudah ada Rp104 Miliar lebih, penyertaan modal yang diserahkan ke PT. Bank Kalbar. 

Terkait proyeksi dividen 2021 hingga 2025, kata Wabup proyeksi dividen tahun 2021 adalah Rp13 miliar lebih ini dari total penyertaan modal sejumlah Rp109 Miliar; Tahun 2022 proyeksi dividennya sebesar Rp15 Miliar lebih dengan total penyertaan modal Rp119 Miliar lebih; Tahun 2023 proyeksi devidennya Rp16 Miliar lebih dengan total penyertaan modal Rp129 Miliar lebih; Tahun 2024 proyeksi dividennya adalah Rp17 Miliar lebih dari total penyertaan modal Rp139 Miliar lebih; kemudian Tahun 2025 proyeksi dividen yang didapat sebesar Rp19 Miliar lebih dari penyertaan modal totalnya Rp149 Miliar lebih. 

"Kalau di kalkulasikan dari tahun 2021 sampai 2025 maka Pemda Kapuas Hulu akan mendapatkan dividen sebanyak Rp83 miliar, dari penyertaan modal totalnya Rp149 Miliar lebih," papar pria yang akrab disapa Wahyu ini.

Kemudian tentang Raperda tentang perubahan nomenklatur perangkat daerah, kata Wahyu, penataan susunan OPD mesti diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kapuas Hulu kedepannya. Terkait penggabungan Dinas PU dengan bidang kerja Penataan Ruang dan Cipta Karya, ini karena urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat harus dialihkan ke dinas lain. 

"Ada sepuluh opsi nama nomenklatur yang ditentukan sesuai aturan. Dengan memperhatikan persamaan karakteristik, efektivitas dan efisiensi serta rentang kendali pemerintahan nama yang lebih mendekati adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup," ujar Wabup.

Sementara terkait bidang Keluarga Berencana (KB) ini sangat membutuhkan tenaga kesehatan dalam implementasinya, seperti bidan dan dokter. Bidang KB juga perlu fasilitas Dinas Kesehatan melekat di puskesmas dan posyandu dalam mensukseskan programnya. "Ini banyak lagi permasalahan lain yang membuat KB layak digabungkan dengan Dinas Kesehatan," tegasnya.

Terkait dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kata Wabup, perubahan nomenklatur tersebut tidak menambah beban pada APBD Kapuas Hulu. Pasalnya posisi jabatan dan eselonnya masih sama dengan yang dulu.

"Ada jabatan eselon yang disederhanakan dari perubahan nomenklatur. Namun dalam hitungan beban APBD, BKAD tidak mengalami penambahan beban anggaran," tegasnya. 

Terkait RPJMD, lanjut Wahyu, itu memang ada strategi untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualitas pendidikan dan tingkatkan partisipasi masyarakat lewat program-program padat karya. RPJMD sudah ditetapkan indikatornya. "Pemda Kapuas Hulu akan kejar isu-isu strategis baru dijabarkan ke dalam program pembangunan sesuai visi misi Kapuas Hulu HEBAT," pungkasnya.

Pemda Kapuas Hulu juga akan berupaya memaksimalkan perekonomian masyarakat melalui komoditi potensial dan produktif seperti Karet, kratom, Madu, Walet dan Arwana. Untuk mendorong itu Pemda Kapuas Hulu akan berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan dari daerah pinggiran. 

"Pemda Kapuas Hulu juga akan tingkatkan kualitas komunikasi publik, kita akan tingkatkan sarana dan prasarana komunikasi publik pada Pemda Kapuas Hulu," tuntasnya. (Amr)