KPU Kapuas Hulu Harap Pemilu dan Pilkada Dipisah
KAPUAS HULU - Ahmad Yani Ketua KPU Kapuas Hulu menyampaikan, pihaknya belum mendapatkan pernyataan resmi terkait kesepakatan antara penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dengan pemerintah terkait tanggal Pemilu 2024. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil kesepakatan tersebut.
"Masih nunggu kepastian tanggal Pemilu 2024. Belum ada kesepakan antara DPR RI dan Pemerintah Pusat," katanya, Senin (29/11/2021).
Ahmad Yani menyampaikan, KPU RI sebelumnya sudah ketemu dengan Presiden untuk menyampaikan usulan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada agar dipisah.
"Pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024. Untuk Pemilu Presiden, DPR RI,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dapat dilaksanakan bulan Februari 2024 dan Pilkada untuk Gubernur dan Bupati dapat dilaksanakan bulan November 2024. Kita harap jangan digabung Pemilunya,"ujarnya.
Yani mengatakan, jika Pemilu 2024 ini digabung tentunya sangat berat bagi para petugas Pemilu menjalankannya. Tentunya jika dilaksanakan secara bersamaan dikhawatirkan banyak kendala dalam pelaksanaannya dan kasihan para petugasnya.
"Idealnya jangan digabung, cukuplah pemilu 2019 menjadi bagian dari evaluasi. Pemilu 2019 memunculkan banyak catatan, diantaranya banyak petugas Pemilu yang menjadi korban karne beratnya beban kerja KPPS" ucapnya.
Lanjut Yani, jika Pemilu 2024 tersebut digabung, sementara aturan teknis tidak dilakukan penyempurnaan dan perbaikan maka dikhawatirkan banyak menimbulkan dampak negatif dan beresiko bagi petugasnya. Belum lagi soal insentif atau honor dari petugas KPPS Pemilu itu masih belum memadai.
"Beban tugas yang dilaksanakan petugas Pemilu kita lihat belum sesuai dengan insentif yang mereka dapat. Maka dari KPU RI untuk Pemilu 2024 sudah mengusulkan insentif kepada Menkeu," jelasnya.
Sambung Yani, untuk menyiapkan Pemilu 2024 ini, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil, TNI, Polri, pihak Perbankan maupun Pemdes terkait penyusunan data pemilih berkelanjutan data dan lainnya.
"Selain itu juga kita sudah melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020 lalu secara webinar bersama KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota se Indonesia" pungkas Yani. (rin)
About srayr
Tidak ada komentar