Ribuan Warga Transmigrasi di Kalbar Belum Terima Sertifikat Tanah
KAPUAS HULU - Hadi Pranata Kabid Penyiapan Kawasan dan Pembangunan transmigrasi pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar menyampaikan bahwa di Kalbar masih banyak warga transmigrasi yang belum menerima sertifikat tanah.
"Ada 10.284 Kepala Keluarga di wilayah transmigrasi Kalimantan Barat yang belum menerima sertifikat tanahnya," katanya baru - baru ini.
Pria disapa Aan ini menjelaskan, berdasarkan data yang ada, Kabupaten Kapuas Hulu paling banyak warga transmigrasi yang belum menerima sertifikat tanah yakni Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 3.825 Kepala Keluarga, Kabupaten Sambas 650, Bengkayang 1.410, Kuburaya 960, Kayong Utara 2.416, Melawi 476, Ketapang 146, Sanggau 192 dan Sintang 200.
"Sementara untuk jumlah luas lahan yang dikeluarkan berdasarkan SK Gubernur atau Bupati luasnya mencapai 97.382,46 Ha. Sementara yang sudah dilakukan pengukuran Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 21.881.970 Ha," ujarnya.
Lanjut Aan, untuk target Sertifikat Hak Milik (SHM) 26.664, sementara yang sudah terealisasi sudah 16.264. "Di Kalbar sendiri, untuk fasilitas umum yang sudah terbangun di daerah transmigrasi ini sudah ada 114 unit," ucap Aan.
Lanjut Aan, jika melihat persoalan transmigrasi ini, memang ada persoalan yang harus diselesaikan secara bertahap.Tentunya ada upaya dari pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Kota yang sebagai daerah pengusul untuk percepatan penyelesaian masalah lahan.
"Persoalan lahan transmigrasi ini adanya okupasi lahan, overlapping dengan Perijinan, penguasaan lahan dan terindikasi masuk dalam kawasan hutan," jelas Aan.
Maka dari itu kata Aan, perlu adanya keterpaduan dalam penyelesaian permasalahan tersebut mulai di Kabupaten, Provinsi hingga Tingkat Pusat ( Kementrian) Lintas Sektoral)
"Oleh karena Itu melalui Perpres 86 Thun 2018 dan perpres 88 Tahun 2017 yang mengamanahkan untuk penyelesaian kepemilikan tanah, legalitas aset melalui TORA melalui Program Redistribusi yang dilaksanakan Oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Provinsi," jelasnya.
Untuk urusan warga transmigrasi ini kata Aan, ada beberapa kementerian yang terkait dalam hal ini mulai dari Kemendes daerah tertinggal, Kementrian Transmigrasi, Kemenhut, Kementerian LHK, Pemerintah desa baik di Kabupaten maupun provinsi. "Ini yang berintegrasi dengan teman - teman BPN dalam menyikapi persoal warga transmigrasi ini," tuturnya.
Lanjut Aan, mudah - mudahan tahun depan masalah sertifikasi hak milik ini untuk warga transmigrasi di Kalbar ini cepat terselesaikan, karena pihaknya sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kota.
"Sehingga target SHM itu bisa terpenuhi dengan baik dan efektif," harapnya.
Aan mengatakan untuk saat ini Kalbar belum ada menerima warga transmigrasi dari luar, karena belum ada juga usulan dari Kabupaten Kota terkait penempatan baru warga transmigrasi.
"Tapi skema yang memungkinkan untuk dalam meningkatkan pembangunan yang ada di daerah ialah skema pugar yakni dimana warga setempat diikutkan dalam program transmigrasi ," ujarnya.
Aan mengungkapkan, yang memungkin program transmigrasi ini adalah percepatan pembangunan untuk infrastrukturnya seperti jalan, sekolah, Pustu dan sebagainya sehingga bisa terintegrasi.
Dirinya yakin dengan kemajemukan di Kalbar ini, pastinya setiap daerah mempunyai keinginan untuk mempercepat pembangunan terutama di desa apalagi sesuai dengan visi misi Gubernur Kalbar untuk mewujudkan desa mandiri.
"Karena keterbatasan anggaran dan ditambah lagi dengan pandemi Covid-19 yang juga perlu pemulihan ekonomi nasional sehingga banyak daerah yang memprioritaskan pada sektor lain," pungkasnya. (rin)
About srayr
Tidak ada komentar