Recent comments

  • Breaking News

    Kelas di SDN 15 Mupa Disekat


    Kekurangan lokal, kelas di SDN 15 Mupa ini disekat. Istimewa 

    KAPUAS HULU - Dibangun di era Presiden Soeharto, SDN 15 Mupa Kecamatan Putussibau Utara ini masih menyisakan persoalan bagi Pemerintah Daerah, salah satunya masalah sarana dan prasana sekolah.

    Sekolah yang berada di pinggiran kota ini masih kekurangan ruang belajar, sehingga membuat kepala sekolah melakukan penyekatan terhadap ruang kelas yang ada.

    "Kita ini masih kekurangan lokal sehingga kita lakukan penyekatan khusus kelas dua dan tiga," kata Agustini Kepala SDN 15 Mupa, Rabu (12/2/2022).

    Agustini menyampaikan, dengan penyekatan kelas ini tentunya tidak akan efektif untuk mengajar anak murid. "Mana bisa efektif belajar jika didalam kelas yang disekat itu sama - sama ribut" tuturnya.

    Maka untuk itu kata Agustini, dirinya sangat mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memperhatikan sekolah ini terutama untuk penambahan lokal.

    "Kita juga sudah bosan untuk mengusulkan bantuan ke Pemkab Kapuas Hulu. Tapi kita tahun ini dijanjikan akan dapat bantuan tambahan lokal," jelasnya.

    Lanjut Agustini, karena bangunan sekolah ini dibangun tahun 1983, bukan hanya bangunan lokal saja yang diharapkan pihaknya, namun juga ada pergantian meubeler seperti meja dan kursi.

    " Karena meja dan kursi yang digunakan siswa saat ini sudah banyak yang tidak layak pakai," ucapnya.

    Sementara Evi Saptinawati Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu menyampaikan, bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah tahun ini akan ada pembangunan lokal baru untuk SDN 15 Mupa.

    "Karena sekarang masih dalam proses usulan," katanya.

    Evi mengatakan, terkait dengan dunia pendidikan, pihaknya sangat ingin membangun fisik pendidikan yang berkualitas.

    "Bukan hanya di SDN 15 Mupa tapi di 600 lebih sekolah yang ada di Kapuas Hulu," ucapnya.

    Lanjut Evi, semua sekolah yang ada di Kapuas hulu saat ini membutuhkan sentuhan pembangunan baik ruang kelas, meubeler, rumah dinas guru, WC dan sarana lainnya.

    "Semua baru bisa kami laksanakan jika anggaran pembangunan fisik ada," tuturnya.

    Sambung Evi, saat ini semua tahu ada pemangkasan anggaran yang sangat besar tentu juga berpengaruh pada pembangunan fisik pendidikan.

    "Sekarang kalau mengandalkan APBD kita nggak bisa banyak membangun fisik. Kami saat ini sedang mengajukan pembangunan lewat beberapa aplikasi di Kementrian," pungkasnya. (rin)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad