Cornelis : Kalau Ada Anggota Dewan yang Punya Proyek, Artinya Dia Sudah Mengambil Kerjaan Pemerintah
Anggota DPR RI Komisi II, Drs. Cornelis, MH, dalam acara peringatan HUT ke-24 Pemkab Landak. |
Cornelis, saat menghadiri peringatan HUT ke-24 Pemkab Landak. |
"Tugas DPR itu tidak banyak, yaitu menyusun Undang-undang bersama Pemerintah, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama pemerintah, serta melakukan pengawasan. Jadi, kalau ada anggota dewan yang mempunyai proyek, itu sudah kerjaan pemerintah yang diambilnya," ujar Cornelis.
Lebih lanjut Cornelis menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Landak saat ini sudah berusia 24 tahun. Dirinya mengucapkan selamat dan sukses, untuk Kabupaten Landak, yang ia harapkan supaya semakin maju, dimana pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik, bukan malah semakin buruk.
"Dengan adanya Pj. Bupati ini bertujuan agar Pemerintah Daerah tidak ada kekosongan dalam pemerintahan, karena nanti Pilkada akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia setelah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota," terangnya.
Cornelis juga menyampaikan beberapa hal, yang menurutnya sangat perlu ia tekankan, terutama menyangkut kesehatan, pendidikan, pangan dan infrastruktur, harus diutamakan.
"Tolong Pj. Bupati Landak harus lihat APBD. Utamakan juga kedisiplinan dalam diri, agar dapat mendisiplinkan masyarakat. Sebab, kalau kita tidak disiplin, maka bagaimana kita bisa untuk mendisiplinkan masyarakat, bagaimana kita bisa patuh dan taat terhadap undang-undang. Selain itu, tugas kita juga bagaimana cara untuk mencerdaskan rakyat, karena rakyat harus dicerdaskan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik," tegas Cornelis.
Ia juga menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), baik TNI, Polri maupun Pengadilan, supaya bekerja dengan sebaik mungkin, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan menjadi beban rakyat. Oleh sebab itu, prioritaskan pembangunan agar maju, sesuai dengan kondisi, mulai dari kesehatan, pendidikan, pangan dan infrastruktur. Empat hal tersebut sangat penting.
"Saat ini kita akan menghadapi Pemilu. Saya lihat di mana-mana tidak ada pemasangan spanduk tentang Pemilu yang akan diselenggarakan, baik dari KPU, Bawaslu maupun Pemerintah Daerah. Padahal pemerintah, KPU maupun Bawaslu, wajib mensosialisasikan Pemilu dan Pilkada," ungkap Cornelis.
Pada kesempatan itu pula, tak bosan-bosannya Cornelis mengingatkan bahwa Pemilu sudah di depan mata. Ia mengingatkan kepada Kapolres dan Kapolsek, harus tau peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tentang tatacara kampanye.
Ia juga menjelaskan bahwa pada hari ini dirinya juga bertugas sebagai pengawasan, yakni melakukan tugas pengawasan di Kabupaten Landak.
"Dalam Pemilu ini macam-macam isu yang dikeluarkan, mulai dari yang baik hingga yang tidak baik, mulai dari yang fitnah atau segala macam. Maka dari itu harus berhati-hati, khusus untuk aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, karena Pemilu menentukan masa depan bangsa ini," pungkas Cornelis. (Noto)
Tidak ada komentar