Bupati Diminta Berhentikan Kades Ingko' Tambe Karena Diduga Selewengkan Keuangan Desa Sejak 2019
 |
| Ilustrasi. |
APBDes yang dituding tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kades tersebut terhitung mulai tahun 2019 hingga 2023, yang nilainya fantastis yakni sebesar Rp300 jutaan.
Atas hal itu, Kades tersebut pun diminta untuk mundur dari jabatannya.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ingko' Tambe, Paulus Tomba, menyatakan bahwa banyak persoalan di desanya akibat ulah dari Kades tersebut, khususnya terkait ketidaktransparanan dalam pengelolaan APBDes sehingga tidak ada kemajuan di desanya semenjak dipimpin Bujang Laking.
"Kami sebagai BPD selama ini tidak pernah mendapatkan salinan terhadap tahapan-tahapan penggunaan ADD maupun DD dari tahun 2019-2022 sehingga kami pun tidak tahu untuk apa-apa saja APBDes tersebut digunakan," ujar Paulus Tomba kepada wartawan, belum lama ini.
Menurut Paulus Tomba, masyarakat di desanya sangat dirugikan atas ketidaktransparanan pengelolaan APBDes oleh Kades tersebut.
"Kami minta kepada Pemerintah Daerah agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan secara hukum karena sudah banyak temuan dari Inspektorat terhadap penggunaan ADD maupun DD yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah," tegasnya.
Adapun tujuan dibeberkannya masalah tersebut ke publik, jelas Paulus Tomba, masyarakat hanya ingin Kades tersebut sadar diri, agar mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah banyak temuan penggunaan APBDes yang tidak bisa dipertanggungjawabkan olehnya.
"Kita minta Bupati turun langsung menyelesaikan persoalan ini. Kita minta juga dari Aparat Penegak Hukum untuk menindak kasus yang dilakukan oleh Kades tersebut," bebernya.
Tomba menjelaskan, selama ini masyarakat di desa sudah banyak yang tidak setuju dengan kepemimpinan Kades tersebut karena dianggap merugikan masyarakat, sebab selain tidak transparan dalam pengelolaan APBDes, juga tidak sesuai tahapan dalam menganggarkan kegiatan yang menggunakan APBDes.
"Kita juga sudah membuat berita acara agar Kades tersebut mundur," jelasnya.
Selain itu, Paulus Tomba juga mengaku bahwa pihaknya sudah menyampaikan surat ke pihak Kecamatan, Dinas PMD, Inspektorat hingga ke Bupati, untuk meminta Kades Ingko' Tambe tersebut diberhentikan.
"Akibat ulah Kades ini, di masyarakat saat ini jadi kacau, belum lagi selama Kades ini menjabat tidak ada kemajuan pembangunan yang dirasakan masyarakat," cetusnya.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan Temenggung Banuaka' Taman Kapuas, Petrus Tampang. Ia menilai bahwa semenjak dipimpin Bujang Luking sampai hari ini Desa Ingko' Tambe tidak ada kemajuan. Bahkan, kata dia, kerja Kades tersebut yang selama ini diawasi BPD, banyak temuan-temuan terkait pengelolaan APBDes.
"Saya sebagai masyarakat adat, berharap hal-hal seperti ini jangan berkembang lagi ke depan. Jangan sampai hal-hal negatif seperti ini dijadikan budaya," tuturnya.
Ia pun berharap agar permasalahan yang dilakukan Kades Ingko' Tambe tersebut dapat segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga situasi masyarakat dan Pemerintahan Desa di Desa Ingko' Tambe tidak kacau lagi.
"Ketika masalah ini sudah selesai, tentunya masyarakat akan lebih tenang sehingga nantinya mereka bisa merasakan kenyamanan dan kemajuan," ucapnya.
Ia menegaskan, permasalahan tersebut jangan sampai diabaikan oleh Pemerintah Daerah, apalagi permasalahan tersebut sudah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
"Kita juga meminta kepada Bupati, agar dapat segera memberhentikan Kades ini, mengingat pihak BPD juga sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Camat maupun Dinas PMD, terkait pemberhentiannya," ungkapnya. (Nt)
About ArtikelPublik
Tidak ada komentar