Wabup Kapuas Hulu Sebut Korupsi Musuh Besar bagi Pembangunan dan Merusak Perekonomian

Wabup Wahyudi Hidayat, saat membuka rakor.

KAPUAS HULU, uncak.com - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, membuka rapat koordinasi (rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (2/9/2024).

Pada kesempatan itu, Wahyudi Hidayat, menyampaikan bahwa korupsi merupakan musuh besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat merusak perekonomian bangsa.

"Oleh karena itu, tuntutan dan keinginan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel dan bebas dari KKN menjadi hal yang harus kita lakukan dengan tekad dan komitmen yang kuat," tegasnya.

Menurutnya, dalam upaya pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencegah dan memberantas korupsi, terdapat beberapa hal yang akan dilakukan, diantaranya mengoptimalisasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) MCP yang diluncurkan oleh KPK RI, dimana merupakan salah satu langkah strategis dari KPK untuk memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di berbagai daerah.

"Program ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari KKN," terangnya.

Demikian pula dengan SPI, tambah Wahyudi Hidayat, dimana bertujuan untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi yang ada.

"Dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan pencegahan korupsi di Kabupaten Kapuas Hulu, maka akan dilakukan penerapan sistem pengawasan yang ketat,"terangnya.

Hal itu, jelas dia, juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam upaya pencegahan korupsi.

"Melalui transparansi, diharapkan seluruh pihak dapat melihat dengan jelas penggunaan anggaran dan dapat memberikan masukan atau pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, edukasi dan pelatihan anti-korupsi juga sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari korupsi, diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya tindakan korupsi.

"Peningkatan partisipasi publik menjadi hal penting dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui partisipasi publik, diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah," tuturnya.

Dia mengatakan, penguatan integritas dan kinerja Aparatur Pemerintah juga menjadi salah satu hal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi.

"Melalui penguatan integritas dan kinerja, diharapkan aparatur pemerintah dapat bekerja dengan baik dan terhindar dari praktek-praktek korupsi. Hal-hal di atas merupakan upaya konkret yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya pencegahan dan memberantas korupsi," ungkapnya. (Noto)